JAKARTA, NMN – Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.
Kata-kata tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pertama kali di Gedung DPR RI, dalam acara pelantikan Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014.
Kini, Jokowi telah menghabiskan separuh periode kedua pemerintahannya. Dua tahun menjelang berakhirnya masa Kabinet Indonesia Maju, mimpi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih jauh panggang dari api.
Data Produk Domestik Bruto (PDB) maritim Indonesia 2010-2016 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, menunjukkan sumbangsih PDB maritim terhadap PDB nasional baru mencapai 6,04 persen. Angka tersebut menurut BPS masih sangat kecil bila melihat potensi laut Indonesia yang cukup besar. Dua pertiga dari wilayah NKRI merupakan lautan.
Sementara pada 2021, data BPS menunjukkan hasil perikanan menyumbang Rp 63,6 triliun untuk PDB Indonesia harga konstan 2010 pada triwulan I 2021 atau sebesar 2,37 persen dari PDB. Kemudian sedikit naik pada triwulan II menjadi Rp 67,7 triliun.
Kontribusi subsektor perikanan kuartal kedua tersebut adalah 2,44 persen dari PDB. Angkanya kemudian turun lagi pada triwulan III menjadi Rp 65,5 triliun atau 2,36 persen dari PDB. Angka ini dinilai belum optimal bila dikaitkan dengan potensi kekayaan di bidang kelautan dan perikanan.
IKN Nusantara Harus Jadi Jalan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Pemerintah kini berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Usai Undang-undang IKN diketuk DPR, ditetapkanlah bakal calon ibu kota baru bernama Nusantara.
Desain IKN Nusantara buah tangan seniman patung Nyoman Nuarta pun telah muncul ke tengah publik. Berbagai rencana adopsi teknologi modern, mulai dari bandara antariksa hingga tol bawah laut pun sudah disebut-sebut.
Para arsitek yang tergabung dalam lima asosiasi pun berkomentar mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut. Menurut mereka, bukan kemegahan dan kemewahan yang mesti ditonjolkan dalam semangat pemindahan IKN. Pasalnya dunia saat ini justru berlomba mengedepankan pembangunan yang menjaga keberlanjutan lingkungan dan rendah emisi karbon.
Selain itu, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Hendricus Andy Simarmata menilai apa yang menjadi visi utama dari pemindahan ibu kota juga sudah mesti ditunjukkan. Andy menyebut, akan sangat penting bila cita-cita sebagai poros maritim dunia yang pernah digadang-gadang Presiden Jokowi, menjadi bagian dari rencana pembangunan IKN Nusantara.
“Masih ingat waktu Pak Presiden dan Pak JK di periode pertama, Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut, sudah saatnya kita menghadap laut. Artinya menjadi negara maritim, bahkan ada semboyan poros maritim dunia,” ujar Andy dalam diskusi asosiasi arsitek membahas rencana pembangunan IKN Nusantara.
“Jadi kalau hanya masalah Jakarta, is not so dificult. Tapi kan ini persoalannya bukan hanya persoalan Jakarta, Indonesia punya mimpi besar menjadi negara maritim terbesar di dunia,” tuturnya.
Sayangnya, kata Andy, dalam pembicaraan IKN Nusantara hingga kini, narasi tersebut belum pernah mengemuka. Ini juga yang membuat wacananya masih berputar seputar pembangunan gedung-gedung, perumahan hingga perkantoran.
Padahal kata Andy, sebagaimana nama yang telah disematkan, pusat pemerintahan yang baru mestilah mengadopsi wawasan Nusantara.
“Kita dulu punya wawasan nusantara, eh sekarang nama kotanya Nusantara. Berarti dalam filosofi pembangunannya ini kota baru Nusantara apa sebenarnya kunci dan perannya, itu yang kita tunggu,” ujar Andy.
