Penyaluran kredit untuk sektor perikanan hingga saat ini masih terbilang cukup rendah dan bertolak belakang dengan potensi yang ada. Untuk meningkatkan penyaluran kredit tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta agar dapat membenahi infrastruktur sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irnal Fiscallutfi mengatakan infrastruktur di kelautan dan perikanan harus dibuat mapan, contohnya fasilitas nelayan untuk bisa melaut, alat tangkap yang memadai, hingga pelabuhan yang bisa mengakomodasi kegiatan perikanan berlangsung dengan baik.
“Kalau perbankan masuk, harusnya karena sudah yakin bahwa perikanan itu sudah mapan, infrastrukturnya bagus, agunannya memadai, cashflow-nya bagus, sehingga dana yang digulirkan itu adalah menjadi jaminan bisa dikembalikan sesuatu dengan term yang disepakati,” kata Irnal di Jakarta, Kamis (18/5).
Irnal mengungkapkan, dari rencana bisnis 118 bank umum di Indonesia pada 2017, terlihat bahwa komitmen penyaluran kredit ke sektor perikanan masih sangat kecil.
Total rencana target penyaluran kredit perbankan 2017 sebesar Rp4.995 triliun, penyaluran kredit ke sektor maritim hanya mencapai Rp61,9 triliun atau 1,24% dari total kredit.
“Bahkan, jika dirinci ke sektor kelautan dan perikanan, rencana total kredit yang disalurkan perbankan tahun ini hanya sebesar Rp16,6 triliun atau hanya 0,03% dari total kredit perbankan tahun ini,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, OJK berharap agar Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa lebih fokus membangun infrastruktur kelautan dan perikanan, khususnya bagi nelayan.
“Kami katakan ke KKP, bahwa anda punya peran yang cukup tinggi untuk bisa membenahi sektor kelautan dan perikanan sehingga sektor jasa keuangan baik asuransi dan perbankan itu bisa masuk tanpa ragu-ragu. Price appetite-nya itu rendah jadinya,” katanya.
Ia menegaskan, perlu upaya yang lebih kuat lagi dari stakeholder terkait untuk membangun kualitas dari sektor perikanan agar bisa lebih visible terhadap perbankan.
Penulis : Ismadi Amrin
