Sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga butuh upaya yang begitu besar untuk mengoptimalkanya. Salah satu yang perlu diupayakan adalah penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Atas dasar itulah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (18/1) menandatangani dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kerja sama ini menyangkut penyediaan dan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi di sektor kelautan dan perikanan.
“Kerja sama ini merupakan komitmen Kementerian Kominfo untuk mendukung penyediaan jaringan atau akses internet khususnya di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP. Kami Akan membantu dalam hal akses. Bantu dalam hal aplikasi untuk KKP. Aplikasi ini dulu ada wacana radio keselamatan untuk nelayan,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo Farida Dwi Cahyarini.
Sekjen KKP Rifky Effendi Hardjianto mengatakan, adanya kerja sama dengan Kominfo ini diharapkan mampu mendorong penyebarluasan informasi dan publikasi yang lebih gencar lagi dari kegiatan yang ada di KKP.
“Seringkali KKP ini identik hanya penenggelaman kapal saja. Tapi saya senang, sekarang sudah mulai ada informasi untuk gemar makan ikan, seperti kemarin ada di TV. Ternyata dipersembahkan oleh Kominfo,” kata Rifky.
Ia menambahkan akses internet sangat dibutuhkan terutama oleh petugas KKP yang bekerja di SKPT. Apalagi SKPT yang dibangun oleh KKP berada di pulau terluar Indonesia.
“Banyak wilayah nelayan, saya pernah ke Natuna, ada wilayah sulit. Kalau tidak dipasang satu sistem yang memadai, tidak bisa melakukan komunikasi. Sehingga adanya akses internet bisa kita prioritaskan,” jelasnya.
Selain itu, fokus kerja sama kedua kementerian tersebut adalah pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.
Kemudian kerja sama ini juga mencakup penyediaan dan pemanfaatan Sumber Daya Frekuensi Radio dan pengembangan konten serta diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan.
Rifky mengungkapkan, KKP sendiri memiliki anggaran sekitar Rp30 miliar pada tahun ini untuk informasi dan publikasi. Anggaran ini tercatat meningkat 50% dari tahun sebelumnya, untuk lebih meningkatkan informasi dan sosialisasi yang lebih banyak kepada masyarakat.
Di tahun 2045, lanjut Rifky, sektor perikanan diharapkan bisa memberi kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 30%. Namun saat ini kontribusi diketahui baru sekitar 3%. Tapi kontribusi itu juga tak bisa mengesampingkan keberlanjutan sumber daya laut itu sendiri, sehingga perlu ada informasi yang baik diketahui masyarakat.
“Makanya sekarang ada Inpres (Instruksi Presiden) dan lain-lain. Tapi enggak boleh mengorbankan sumber daya alamnya,” ujarnya.
“Jadi ikannya biarin dulu, berkembang biak. Yang kecil jangan ditangkap, apalagi induknya yang ditangkap. Jadi esensi mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan itu mulai dari kedaulatan perikanan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ini harus dijalankan secara simultan,” pungkasnya.
Penulis : Ismadi Amrin
