JAKARTA, NMN – Pada tahun 2022 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan raihan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp8,512 triliun. Berbagai upaya terus dilakukan Kemenhub dalammemenuhi target PNBP tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (4/4), Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Kemenhub dalam memenuhi target PNBP adalah, pertama, melalui kebijakan jasa layanan kepelabuhanan dengan mengubah Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sehingga pendapatannya lebih mudah dikelola.
“Sementara ini TUKS yang tidak bisa dikontrol kita upayakan menjadi BUP sehingga secara koordinatif kita bisa melakukan income-income yang bisa kita dapat dari pelabuhan tersebut. Tentu kita akan mereformasi, termasuk menggunakan IT dan jasa-jasa pihak ketiga untuk mengontrol PNBP ini secara efisien, efektif, bisa dilakukan. sebagai contoh alur pelabuhan yang jumlahnya cukup besar, kami menugaskan Dirjen Laut untuk melakukan suatu cara tertentu yang bisa memastikan jasa-jasa itu bisa dikawal jumlah PNBP nya,” jelas Menhub.
Kedua, lanjut Menhub, melakukan reformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring berbasis aplikasi, perangkat lunak, dan web, serta pemberian sertifikat on delivery, sekaligus pembelajaran praktik tatap muka.
Ketiga, melakukan kampanye keselamatan perjalanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keempat, mengusulkan Balai Pengujian dan Balai Perawatan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).
Kelima, menerapkan tarif yang kompetitif dalam mengoptimalisasi pemanfaatan aset. Keenam, mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan sewa terhadap aset BMN berdasarkan PP 28 tahun 2020.
Ketujuh, penerapan denda administrasi dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator.
“Kita akan mereformasi menggunakan teknologi informasi melibatkan jasa pihak ketiga untuk mengontrol PNBP secara efektif dan efisien,” ujar Menhub.
Pihaknya optimis target PNBP tahun 2022 dapat dicapai seiring dengan peningkatan kapasitas di sejumlah sektor dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar jumlah PNBP terus meningkat.
“Sektor tertentu terjadi suatu kenaikan dari ekspor. Ini menunjukkan bahwa di pelabuhan bisa ditingkatkan, darat bisa ditingkatkan, pelayanan udara juga sudah mendekati 70 sampai 80 persen kapasitas seperti sebelum tahun 2019,” pungkas Budi Karya.
