Akses Permodalan Nelayan Sulit, KKP Lakukan Koordinasi

Hingga saat ini nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan sulitnya akses permodalan, terutama dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar para nelayan bisa menikmati kredit perbankan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, Kementerian Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar para nelayan bisa mendapatkan kemudahan untuk menikmati KUR.

“Kita akan meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan. Saya akan melakukan pertemuan kembali. Karena sebetulnya program deregulasi ekonomi KUR harus didukung, dan terutama orientasi kita kemaritiman, ya kita akan ingatkan kembali Menteri Keuangan, Menteri BUMN, untuk bisa membantu KUR untuk nelayan,” kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/5).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan sepanjang tahun 2016 mencapai Rp94,4 triliun dari target sebesar Rp100 triliun. Mayoritas KUR pada tahun 2016 tersalurkan kepada sektor perdagangan, yang besarannya mencapai 66 persen.

Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp110 triliun, dimana 40% dari nilai KUR tersebut ditargetkan untuk disalurkan ke sektor produksi yang melikputi sektor pertanian dan perikanan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menambahkan ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam mendorong industri perikanan nasional, yakni infrastruktur bisnis perikanan hingga masalah perizinan kapal nelayan lokal yang harus dipermudah.

“Stok ikan ada dan nelayan perlu diberdayakan. Kita harus membangun di setiap kabupaten fishmart. Retail-retail ini yang nantinya dapat menyerap hasil industri perikanan, sehingga akses pasarnya jelas, ini akan memudahkan bagi nelayan mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan,” ujarnya.

 

Penulis : Ismadi Amrin

Latest Article

Gagalnya Jokowi Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa

0
Presiden Jokowi bolehlah sedikit berbangga dengan pencapaian pembangunan infrastrukturnya yang lumayan mentereng. Selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, telah terbangun 1.885 km jalan tol, 32.000...

Sektor Perikanan Tangkap Perlu Dikelola Secara Multifungsi dan Berkelanjutan

0
YOGYAKARTA – Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (28/12/2023), Profesor Suadi menyampaikan urgensi pengelolaan multifungsional sektor perikanan tangkap...

Kolaborasi DP World – Maspion Group Membangun Terminal Petikemas di Jatim

0
JAKARTA, NMN- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan dukungan terhadap kolaborasi yang akan terjadi antara perusahaan global swasta DP World Dubai dengan perusahaan swasta...

Kemenhub Mulai Lakukan Persiapan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Jelang Nataru

0
MAKASSAR, NMN - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menekankan pentingnya transportasi laut sebagai pilihan utama masyarakat dalam perjalanan antar pulau selama periode Natal 2023 dan...

Pemerintah Indonesia Hadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container ke-9 di London

0
LONDON, NMN - Pemerintah Indonesia telah menghadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container (CCC) ke-9 yang berlangsung dari Rabu (20/9) hingga Kamis...

Related Articles