JAKARTA, NMN – Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) utamanya SDGs Goal-XIV dimana target-target utamanya seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pengembangan kawasan konservasi sudah diinternbalkan dalam RPJMN 2020-2024.
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti, Senin (22/8) memaparkan, produksi perikanan global sejak beberapa dekade terakhir terus meningkat dan di tahun 2022 produk perikanan global sudah mencapai 178 juta ton atau hampir sembilan kali lipat dibanding tahun 1950 yang hanya mencapai 20 juta ton.
Saat ini perikanan global didominasi oleh perikanan budidaya dan terus meningkat, dimana komposisi antara perikanan budidaya dan perikanan tangkap sudah hampir seimbang, dimana komposisi perikanan budidaya sebesar 49% dari produk perikanan global dan perikanan tangkap sebesar 51%.
“Diperkirakan nilai produksi perikanan global akan mencapai sekitar 406 miliar dolar AS,” kata Sri Yanti.
Di Indonesia, lanjutnya, sektor kelautan dan perikanan juga memegang peranan penting di dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu sumber mata pencaharian dan penghidupan masyarakat pesisir.
“Baik sebagai penyedia pangan protein maupun sebagai penyedia lapangan kerja karena sektor perikanan ini juga berkontribusi terhadap GDP dan menyumbang devisa negara melalui ekspor,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Sri Yanti, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki peranan sebagai penyangga lingkungan. Laut Indonesia memiliki mega biodiversity terbesar di dunia. Indonesia memiliki 28,4 juta hektar kawasan konservasi, atau sebesar 8,7% dari luas perairan Indonesia. Biodiversity Indonesia cukup tinggi sehingga potensinya bagi industri pariwisata juga sangat menjanjikan.
“Indonesia saat ini telah melakukan desain transformasi ekonomi dan mengembangkan blue economy yang fokus pada pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya pesisir yang berkelanjutan,” katanya.
Meski demikian, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi sejumlah isu dan tantangan. Antara lain adalah usaha perikanan yang masih di dominasi oleh skala kecil dan tradisional, pemanfaatan teknologi yang masih sederhana, akses permodalan dan pengembangan usaha juga masih terbatas, infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan dan balai benih serta infrastruktur pendukung lainnya masih kurang dibandingkan dengan potensi yang ada, dan masih belum efektifnya wilayah pengelolaan perikanan (WPP).
“Kita punya 11 WPP yang harus dikelola secara baik dari sisi governance-nya,” tegas Sri Yanti.
Menurutnya, sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam SDGs untuk melaksanakan perikanan berkelanjutan, Indonesia juga fokus pada paraktik-praktik penggunaan sumber daya berkelanjutan, adil dan kompetitif dengan menggunakan WPP sebagai basis perikanan berkelanjutan.
“Transformasi kelembagaan juga dilakukan dengan memperbaiki tata kelola WPP, penataan rencana tata ruang pesisir dan laut. Ini menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan dari usaha yang akan dikembangkan di WPP,” jelasnya.
Selain itu, sebagai bagian dari SDGs pengelolaan ekosistem juga dilakukan secara berkelanjutan dengan meningkatkan produksi, produktivitas, jaminan mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitas usaha, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta meningkatkan kompetensi dari SDM, inovasi teknologi dan penguatan data kelautan perikanan.
