JAKARTA, NMN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merancang lima program kerja berbasis ekonomi biru yang diyakini mampu menjawab tantangan global, khususnya terkait perubahan iklim yang dampaknya sudah terjadi di berbagai negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan lima strategi ekonomi biru yang telah dirancang kementeriannya. Dua di antaranya berkaitan langsung dengan program karbon biru (blue carbon), yakni perluasan wilayah konservasi perairan laut meliputi mangrove, terumbu karang, dan lamun.
Kemudian melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi. Penataan dilakukan dengan dukungan regulasi, peningkatan sinergi, hingga pengalokasian ruang untuk mempertahankan atau meningkatkan cadangan karbon biru.
“PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, telah menetapkan 15 lokasi sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon biru,” kata Trenggono, Rabu (10/8).
Menurutnya, program ekonomi biru lainnya adalah penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, program Bulan Cinta Laut, serta pengembangan budidaya laut, pesisir, dan air tawar yang ramah lingkungan.
“Laut Indonesia merupakan rumah bagi sebagian besar terumbu karang dunia, lamun dan bakau yang mampu memulihkan setidaknya 17% karbon biru global,” ujar Trenggono.
Menteri Trenggono menekankan pentingnya sinergi dalam mengimplementasikan program pembangunan berbasis ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
“Saya berharap adanya komitmen bersama dalam upaya pembangunan blue economy, dan blue carbon pada khususnya, antar pemangku kepentingan terkait. Sinergitas antar lembaga adalah kunci penting dalam keberhasilan program-program tersebut” ujarnya.
Sesuai update dokumen Nationally Determined Contribution yang telah dikirim ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Dalam perspektif target NDC tersebut, sektor kelautan telah menjadi bagian dari upaya adaptasi perubahan iklim.
