JAKARTA, NMN – Empat lokasi pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Cilacap, Kendari dan Bitung siap dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port).
Dalam mengembangkan pelabuhan perikanan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan The Agence Française de Développement (AFD).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini merupakan salah satu program prioritas KKP. Pendanaannya dilakukan melalui pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi oleh AFD.
Proyek pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini telah tercantum dalam Blue Book BAPPENAS 2020-2024 dan Green Book 2021/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.
Selain itu juga termasuk salah satu substansi kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin pada Juni 2021. Di samping itu, juga merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Menteri Trenggono ke Prancis bulan Oktober 2021.
“Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. Selain itu juga menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor,” kata Zaini, Kamis (20/01).
Sementara itu, Direktur AFD Jakarta Office Emmanuel Baudran menyampaikan eco fishing port tidak hanya semata-mata infrastruktur yang ditingkatkan. Namun juga manajerialnya, termasuk di dalamnya mutu ikan, dan pemasarannya sehingga dapat menjadi nilai tambah.
“Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan sebagai negara maritim yang memiliki visi untuk mewujudkan ekonomi biru. Sumber daya ikan perlu dikelola dengan baik agar terus berkelanjutan sejalan dengan percepatan ekonomi,” ujarnya.
Pertemuan kali ini merupakan tahap lanjutan untuk pembahasan hasil kajian yang telah lama dilakukan sejak 2014. Dokumen kesiapan proyek (readiness criteria) termasuk di dalamnya rencana pembiayaan diharapkan dapat rampung agar penandatanganan loan agreement dapat dilaksanakan pada tahun 2022.
