Pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tol laut agar lebih ampuh menekan disparitas antar pulau di Tanah Air. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai penyelenggaraan tol laut, terutama dari sisi subdinya pada pelayaran tidak tepat.
Ketua Umum ALI Zaldy Masita mengatakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tol laut dampaknya hanya bersifat jangka pendek.
“Program tol laut dengan menggunakan metoda subsidi pada pelayaran tidak tepat. Karena dengan metode tersebut dampaknya tidak sustain atau long term,” kata Zaldy di Jakarta, Rabu (29/11).
Zaldy memaparkan, dengan cara pemberian sudsidi saat ini, bisa dipastikan begitu subsidi habis maka harga di daerah yang disinggahi kapal tol laut akan naik lagi.
Ia menilai, sepertinya sekarang ini subsidi yang diberikan pemerintah sudah habis. Karena hal inilah pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tol laut.
“Makanya mau direview karena penurunan harga dibeberpa daerah bertahan lama dan disparitas harga kembali terjadi,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Zaldy, pemerintah menggunakan dana subsidi untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Indonesia Timur sehingga bisa disinggahi kapal besar dan bongkar muatnya cepat.
“Dengan demikian, subsidi terpakai untuk menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah sehingga kapal-kapal tol laut ada muatan balik. Bila muatan balik ada, tanpa subsidi biaya pelayaran akan turun sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk quick win-nya, seharusnya pemerintah menggunakan pelabuhan di timur seperti Bitung dan Sorong sebagai pelabuhan import barang tertentu seperti mobil CBU, barang mewah dan miras alkohol. “Dan tidak memperbolehkan kategori-kategori barang tersebut masuk dari pelabuhan lain, sehingga muatan balik drari Timur ke Jawa bisa terisi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan menyatakan tengah melakukan evaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.
Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo mengatakan pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.
“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.
Untuk tahun 2018, tol laut akan diperkuat menjadi 15 rute. Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano. Selain itu pemerintah akan mengoptimalkan fungsi Rumah Kita.
“Sehingga, sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo.
Penulis : Ismadi Amrin
