JAKARTA, NMN – Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, dimana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sepanjang tahun 2021, Indonesia telah melakukan 17 perundingan dengan Filipina, Malaysia, Palau dan Viet Nam terkait dengan batas maritime.
“Hal menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali,” ujar Menlu dalam Annual Press Statement 2022 pada Kamis (6/1).
Di tahun 2022, lanjut Menlu, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan.
Menkeu memaparkan, untuk batas maritim dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani.
Kemudian, pembahasan batas maritim dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial.
Dengan Filipina, lanjut Menlu, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda.
Sedangkan dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE.
Menurut Menlu, perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982.
Secara khusus, Menlu menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
“Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional,” tegas Menlu.
