Sorong (18/3). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menodorong ekspor perikanan di Papua Barat, khususnya untuk ikan-ikan dari nelayan tradisonal. Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat, Sabtu (17/3).
“Saya beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Pelindo IV. Mereka nanti akan membawa coldstrorage terapung untuk memberi ikan dari nelayan tradisional, dan langsung ekspor dari timur Indonesia”, ungkap Menteri Susi dari geladak kapal Rainbow Warior generasi ketiga milik Greenpeace, Sabtu (17/3) yang tengah bersandar di dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara Sorong.
Rencananya ekspor ikan dari hasil tangkapan nelayan tradisional tersebut akan mulai berjalan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.
Selain itu, guna mendorong produksi hasil tangkapan nelayan tradisional di Papua Barat, KKP juga akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, berupa jaring sebagai pengganti alat tangkap ikan yang dilarang yang masih digunakan nelayan tradisional.
“Alat tersebut tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut namun bisa meningkatkan hasil tangkapan, serta mensejahterakan para nelayan, khususnya di Papua Barat”, tegasnya.
Menteri Susi juga menegaskan, dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak pemerintah tidak bermaksud untuk menyengsarakan nelayan khususnya nelayan tradisional. tidak ada sama sekali. “Kita berpikir jauh ke depan untuk masyarakat nelayan sendiri supaya bisa sejahtera”, tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga berpesan agar upaya yang dilakukan KKP dalam menghentikan kapal asing dan alat tangkap trawl, dan juga penindakan-penindakan terhadap destructive fishing dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Hal itu menurutnya, masyarakat dan pemerintah daerah dianggap paling tepat untuk menjaga dan bertanggung jawab atas kelestarian terumbu karang di perairan Papua Barat.
“Kami di Jakarta membantu dengan policy dan support maksimum yang bisa kita berikan. Tetapi tentunya yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah”, ungkap Menteri Susi.
Sementara itu, Menteri Susi kembali menegaskan agar jangan sampai kapal-kapal trawl yang sudah diberhentikan bisa melaut lagi di lautan Papua Barat. “Jika itu terjadi, laut masa depan bangsa di papua tidak akan terjadi, karena trawl akan merusak dan menghabiskan terumbu karang dan biota laut yang ada di dasar laut”, tandasnya.
