KKP-YKCI Dukung Hilirisasi Komoditas Rumput Laut

170
Foto: KKP

JAKARTA, NMN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) melakukan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas rumput laut.

“Kerja sama itu meliputi peningkatan nilai tambah, pengelolaan rantai pasok, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan akses pembiayaan,” Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti dalam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/5).

Artarti menjelaskan, kerja sama yang ditandatangani pada 17 Mei 2022 ini tidak kalah penting, mengingat rumput laut adalah salah satu komoditas prioritas ekspor dari Indonesia.

“Selain itu, peran rumput laut dalam isu climate change sangat penting, saya mengharapkan YKCI dapat menginisiasi penghitungan serapan karbon ataupun carbon credit dari rumput laut,” ujar Artati.

Ketua YKCI Meyza Irmadhiany menyambut baik kerja sama dengan KKP. Menurutnya, kerja sama ini akan mengembangkan investasi industri rumput laut yang bernilai positif terhadap lingkungan yang dapat diterima baik oleh masyarakat lokal maupun internasional.

Artati berharap masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari kedua kerja sama ini. Terlebih Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, telah menetapkan 3 program prioritas jangka menengah, meliputi penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia untuk keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan nelayan, yang akan didukung dengan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi satelit.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor, antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Dan ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Sebelumnya, Menteri Trenggono mendorong akselerasi program prioritas melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Instansi Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat terkait. Pihak mitra kerja sama ini diharapkan dapat mengisi ceruk kosong yang tidak bisa dijangkau oleh KKP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here