Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dengan mengusung tema ‘Ayo Berantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera’. Dalam acara tersebut Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa korupsi merupakan penyakit yang harus diberantas karena bisa menghambat perkembangan bangsa.
“Korupsi adalah penyakit bangsa. Ini bisa menjadi wabah yang dapat menggerogoti dan menghambat bangsa untuk berkembang,” kata Susi di gedung KKP Jakarta, Kamis (7/12).
Susi memaparkan, korupsi telah banyak memakan korban, korupsi bukan cuma bikin negara Indonesia merugi, akan tetapi lebih dari itu. Future of this country (masa depan negara ini juga rugi). “Termasuk Our children, anak-anak kita,” tegasnya.
Karenanya, Menteri Susi akan serius untuk memerangi praktik korupsi di bidang kelautan dan perikanan. Meskipun, dirinya sadar akan ada banyak tantangan dalam memerangi korupsi.
Ia menambahkan, dalam hal pengelolaan anggaran pihaknya akan selalu berusaha menjalankan good governance sehingga tepat sasaran dan jauh dari praktik korupsi.
“Saya meyakini bahwa kementerian bisa mengelola anggaran lebih baik pada tahun depan. Tahun 2018 KKP akan praktekan dengan jauh lebih prudent dan jauh lebih good governance,” ujarnya.
Menteri Susi mengaku telah mengefisiensi anggaran kementerian sebesar Rp8,4 triliun. Efisiensi sebanyak itu dilakukan dalam tiga tahun terakhir.
“Kita bicara tentang anggaran kita. Saya sampaikan, kita telah mengembalikan uang ke negara dengan cari side blocking, merevisi, mereview, memantau anggaran kita satu persatu. Kembali lah ke negara Rp8,4 triliun dalam waktu tiga tahun ini,” katanya.
Ia kembali menegaskan, jika negara ingin maju, maka perubahan paradigma dalam hal penggunaan anggaran harus dilakukan. Sebab bila tidak, anggaran akan terus defisit, utang makin banyak sehingga kewajiban negara membayar bunga atau membayar pokok utang semakin tinggi.
Penulis : Ismadi Amrin
