Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan masih membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Karena itu, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa peran swasta masih akan diandalkan mengingat adanya keterbatasan kemampuan pembiayaan APBN.
“Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan melakukan terobosan dalam hal pembiayaan, dengan mengikutsertakan peran swasta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (15/12).
Budi Karya mengungkapkan, pada tahun 2017 pemerintah memiliki 11 proyek sektor transportasi yang memungkinkan untuk dikerjakan dengan skema kemitraan pemerintah swasta (public private partnership/PPP).
Kesebelas proyek tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Margagiri (Banten)-Ketapang (Lampung), Terminal Mengwi di Badung, Terminal Tirtonadi di Solo, pembangunan angkutan massal perkotaan, KA Express Line Bandara Soekarno Hatta, pembangunan akses kereta Bandara Adi Sumarmo-Solo, KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api, kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Karawang dan Bandara Bali Utara.
Kemudian, Kemenhub juga telah menetapkan enam bandara dan 14 pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan BUMN pada 2017. Menhub juga mendorong kerja sama BUMN bandara dengan asing di dua bandara, seperti Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara Kualanamu, Medan.
“Jika swasta ingin bergabung membangun pelabuhan, silahkan swasta bekerjasama dengan Pelindo I-IV dan AP 1-2, tetapi BUMN harus tetap menjadi mayoritas karena asetnya milik negara,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, jika swasta berminat membangun fasilitas laut di daerah terpencil seperti di Natuna, maka pemerintah dapat melepas pengelolaan pelabuhan hingga 100% kepada swasta.
“Swasta bisa di tempat baru seperti Natuna. Kalau dari awal pembangunannya dan kepemilikan lahan 100% swasta itu bisa kita berikan,” ujarnya.
Penulis: Ismadi Amrin
