JAKARTA, NMN – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan konsolidasi program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia.
“Upaya ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pembangunan pesisir berkelanjutan dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir. Implementasi Ekonomi Biru diharapkan bisa menekan ancaman kerusakan ekologi akibat berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Semarang, Selasa (20/9).
Menurut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 5 (lima) program utama berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi.
Pertama, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030 dengan fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 (enam) zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menekan overfishing sehingga stok ikan terjaga dan terkelola dengan baik.
“Untuk membuat tata kelola laut menjadi legal, regulated and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperuntukan kepada nelayan tradisional dan industri”, kata Menteri Trenggono.
Ketiga, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi.
Keempat, guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik, pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.
“Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. Program ini dilaksanakan melalui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan,” katanya.
Guna memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Menteri Trenggono, implementasi program ekonomi biru akan dipantau menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas yang terkoneksi secara digital sehingga laut Indonesia akan termonitor dengan baik.
Hal tersebut berbanding lurus dengan harapan dari Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan Utama yang menyampaikan bahwa upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan.
“Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Yos Johan.
