Pemerintah pada tahun ini akan mengoptimalkan keterlibatan pihak swasta dalam program tol laut. Dengan adanya keterlibatan swasta, yang selama ini sudah memiliki jalur pelayaran reguler, diharapkan jangkauan layanan Tol Laut menjadi lebih luas.
Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Dwi Budi Sutrisno mengatakan keterlibatan swasta tentunya akan mengoptimalkan 15 trayek Tol Laut yang sudah disiapkan pemerintah.
“Meskipun memutuskan melibatkan peran swasta dalam program Tol Laut tahun ini, pemerintah tetap menjamin adanya subsidi angkutan Tol Laut, karena Kemenhub akan membayar selisih harga angkutan kontainer swasta dengan biaya angkutan Tol Laut,” kata Dwi di Jakarta, Jumat.
Dijelaskannya, pemilik barang akan tetap membayar tarif angkutan sesuai dengan tarif khusus Tol Laut. Kendati demikian, Kemenhub akan menentukan kuota subsidi agar tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp447,6 miliar.
Ia menambahkan, pada 2018, akan ada tujuh trayek Tol Laut yang akan dilelang. Ketujuhnya merupakan trayek komersial yang menggunakan pola subsidi pemanfaatan ruang muat kapal komersial.
Untuk diketahui, hingga 2017 terdapat 13 trayek tol laut dan menyinggahi 41 pelabuhan. Mayoritas adalah pelabuhan di kawasan timur, terutama dengan disparitas harga lebar dengan di Jawa. Tahun ini, program ditargetkan 15 trayek dan menyinggahi 58 pelabuhan.
Subsidi diberikan untuk biaya angkut peti kemas. Kementerian Perhubungan menyebutkan, besaran subsidi itu mencapai hampir 50 persen dari tarif komersial pada angkutan swasta. Pada 2016, anggaran subsidi tol laut sebesar Rp 218,9 miliar. Angka itu meningkat jadi Rp 355 miliar pada 2017 dan direncanakan Rp 447,6 miliar pada 2018.
Tol Laut ke Papua Diserahkan ke Swasta
Mulai awal 2018, pemerintah menyerahkan program Tol Laut di wilayah Papua kepada pihak swasta. Sebelumnya, semua armada kapal untuk mendukung program Tol Laut ke Papua dioperasikan oleh PT Pelni (Persero).
Manajer Humas PT Pelni (Persero) Akhmad Sujadi mengakui terjadinya perubahan dalam penanganan program Tol Laut pada 2018 dari tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya program Tol Laut ke Papua seluruhnya dikelola oleh PT Pelni, maka mulai tahun ini akan menggunakan kapal komersial swasta namun diberikan subsidi oleh pemerintah.
“Nanti akan ada subsidi konteiner oleh pemerintah. Tapi itu akan dilelang dan akan ditangani oleh pihak swasta,” jelas Akhmad dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, meski terjadi perubahan pengelolaan, para pengusaha yang selama ini memanfaatkan jasa kapal tol laut tetap dapat menikmati fasilitas kemudahan atau pengurangan biaya angkut sembako ke Papua. Hal itu termasuk ke Timika karena biaya angkutan kapal tersebut mendapatkan dana subsidi dari pemerintah.
“Nanti konteiner yang diangkut kapal swasta itu harus diberi cap Tol Laut dan penjualan ke masyarakat juga harus sesuai standar yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
Penulis : Ismadi Amrin
