Pada tahun 2045 mendatang, bertepatan dengan 100 Tahun Kemerdekaan, Indonesia akan semakin meneguhkan posisi sebagai negara maritim. Demikian disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Rapat Kerja Penyusunan RPJPN 2025-2045 yang dihadiri seluruh Eselon I dan Eselon II serta pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
“Cara berpikir maritim akan berbeda dengan cara berpikir kontinental. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, cara berpikir maritim harus kita kedepankan, harus di-streamline, bagaimana maritim menjadi visi di dalam 2045,” ujar Menteri Suharso.
Hal tersebut juga harus didukung komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Salah satu strategi yang diusung adalah analisis data yang lebih tajam serta optimalisasi evidence-based policy agar kebijakan publik memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat hingga opsi kebijakan untuk menghadapi problem statement.
RPJPN 2025-2045 akan mengamanatkan target dan capaian yang bertujuan akhir mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, serta mendorong agregat pertumbuhan ekonomi di semua peluang yang ada.
Penyusunan RPJPN 2025-2045 juga akan memastikan pelibatan publik melalui sejumlah Forum Konsultasi Publik untuk menghimpun masukan masyarakat untuk pembangunan Indonesia di masa depan.
“Bagaimana kita menjadi sebuah negara yang memberikan kebebasan yang terukur pada setiap warga negaranya untuk ikut serta berpartisipasi di dalam membangun negeri dan bangsanya. Jadi, kesempatan itu kita buka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat,” pungkas Menteri Suharso.
