![](https://nusantaramaritimenews.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-28-at-09.34.47.jpeg)
Universitas Gadjah Mada Prof. Suadi, S.Pi., M.Agr.Sc., Ph.D.
YOGYAKARTA – Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (28/12/2023), Profesor Suadi menyampaikan urgensi pengelolaan multifungsional sektor perikanan tangkap untuk mencapai penghidupan berkelanjutan masyarakat pesisir Indonesia. Dengan potensi sumber daya ikan laut Indonesia yang melimpah, perlu pendekatan yang lebih luas dalam mengelola sektor perikanan dari sekadar mencapai target produksi.
Suadi mengaitkan konsep multifungsional sektor perikanan tersebut dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fokusnya terutama pada Tujuan 14 SDGs, yakni melestarikan dan memanfaatkan lautan dan sumber dayanya untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, dia menegaskan bahwa tidak hanya Tujuan 14 yang relevan, melainkan juga Tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 2 (tanpa kelaparan), Tujuan 12 (konsumsi dan produksi bertanggungjawab), dan Tujuan 17 (kemitraan dalam pencapaian tujuan).
“Konsep multifungsionalitas perikanan tangkap mencakup beragam luaran komoditas dan non-komoditas, seperti konservasi perairan, warisan budaya, lapangan kerja, ketahanan pangan, dan manfaat strategis. Bagi Indonesia, manfaat strategis perikanan tangkap mencakup pertahanan keamanan semesta, terutama di wilayah-wilayah perbatasan,” kata Suadi dihadapan para pimpinan dan civitas academica UGM.
Suadi menjelaskan, dari sisi komoditas, sektor perikanan tangkap telah menjadi kontributor penting bagi penyediaan pangan global. Selain itu, juga sebagai sistem bisnis yang melibatkan ekspor ikan ke lebih dari 225 negara dengan nilai mencapai 6,24 miliar dollar AS pada tahun 2022.
![](https://nusantaramaritimenews.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-28-at-09.13.47.jpeg)
Universitas Gadjah Mada
Namun, pengelolaan sektor perikakan, menurut Suadi seharusnya tidak hanya menyangkut produksi dan komoditas ikan, namun juga output atau luaran non komoditas seperti Lapangan Kerja, Layanan Sosial, dan Konservasi. Data menunjukkan kontribusi perikanan terhadap lapangan kerja global, utamanya di Asia, mencapai lebih dari 58,5 juta orang.
Tantangan global
Konsep multifungsi pengelolaan perikanan tangkap diperlukan untuk menghadapi tantangan global seperti eksploitasi sumber daya ikan berlebihan, degradasi habitat, dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan.
Menurut Suadi, kebijakan pemerintah memiliki peran kunci dalam keberhasilan atau kegagalan pengelolaan perikanan. Perlu ada transisi menuju strategi jangka panjang yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
Untuk mendorong konsep multifungsi tersebut, Suadi menawarkan sejumlah langkah.
Pertama, kebijakan perikanan perlu diarahkan untuk mencapai berbagai fungsi perikanan, tidak hanya produksi ikan.
Kedua, pelaku usaha perikanan perlu didorong untuk menerapkan praktik yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Ketiga, perlunya pembangunan pedesaan yang berkelanjutan untuk membantu meminimalkan ketergantungan masyarakat pesisir pada sektor perikanan.
Keempat, diperlukan penelitian untuk mengembangkan praktik dan teknologi perikanan yang dapat mencapai berbagai fungsi perikanan.
Kelima peningkatan layanan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang multifungsionalitas perikanan.
![](https://nusantaramaritimenews.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-28-at-09.10.25.jpeg)
sebagai Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan
Universitas Gadjah Mada
Menurut Suadi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong penerapan multifungsionalitas perikanan. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian dan pengembangan praktik dan teknologi perikanan yang berkelanjutan. Lembaga penelitian dapat memberikan dukungan teknis dan informasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan perikanan. Adapun organisasi masyarakat dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat dalam mendorong penerapan multifungsionalitas perikanan.
“Pengelolaan perikanan tangkap berbasis multifungsionalitas merupakan solusi yang tepat untuk memastikan kelestarian perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya untuk mendorong penerapan multifungsionalitas perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha perikanan, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat,” tutup Guru Besar Bidang Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM tersebut
.