JAKARTA, NMN – Sepanjang semester I-2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) berhasil membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perizinan dan jasa kelautan dan perikanan sebesar Rp67,6 muiliar atau 135,2% dari target.
“Jumlah tersebut sudah melebihi target yang dipatok sebesar Rp50 miliar,” kata Direktur Jenderal PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaav Manoppo pada Rabu (20/7).
Melihat pencapaian kinerja pada semester I-2022 tersebut, Victor optimis pada akhir tahun 2022 PNBP yang dihasilkan bisa mencapai Rp 100 miliar.
Menurut Victor, pihaknya berhasil mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.
“Bahwa prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, keberlanjutannya harus kita jaga. Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi,” ujar Victor .
Victor memaparkan, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja berbasis ekonomi biru yang digencarkan KKP di sepanjang tahun ini. Hal ini lantaran semakin tingginya ancaman perubahan iklim secara global.
Disamping itu, kawasan konservasi memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang sangat besar, seperti melimpahnya jumlah sumber daya ikan serta peluang perdagangan karbon (carbon trade).
Perluasan kawasan konservasi di semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan, yakni seluas 1,46 juta hektare dari 2 juta hektare.
Secara nasional luas kawasan konservasi saat ini adalah 28,4 juta hektare yang dikelola oleh KLHK, KKP, dan pemerintah daerah.
“Sampai akhir tahun saya yakin bisa melebihi target. Di sisi lain, target kita bukan hanya memperluas kawasan konservasi saja tapi bagaimana meningkatakan kualitas dari kawasan konservasi tersebut. Keuntungannya stok ikan bisa kita jaga, plus kita bisa dapatkan nilai karbon yang dihasilkan oleh kawasan konservasi,” paparnya.
Sejalan dengan perluasan kawasan konservasi perairan, KKP melakukan pemulihan ekosistem perairan melalui penanaman Mangrove.
Pada Semester 1 Tahun 2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 Ha dari target 200 Ha. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya Padat Karya.
Kemudian untuk mempercepat pemulihan kesehatan laut, KKP juga memperkuat program Bulan Cinta Laut. Selama ini aksi nyata bersih pantai dan laut dari sampah-sampah plastik telah dilakukan di 10 titik di berbagai daerah Indonesia dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Ke depan KKP mengajak peran aktif nelayan dengan menyisihkan waktu satu bulan penuh dalam setahun untuk melaut khusus mengambil sampah bukan mencari ikan, namun mereka tetap bisa berpenghasilan. Rencana tersebut, kata Victor masih dalam tahap pematangan.
Pihaknya akan menggandeng kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha sehingga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan terkelola dengan baik, bahkan bisa menjadi produk turunan yang bermanfaat.
Victor melanjutkan, KKP juga telah memfasilitasi empat dari enam sertipikasi pulau-pulau kecil/terluar (PPKT) yang ditargetkan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian sampai saat ini telah terbit 54 sertipikat PPKT yang menjadi dasar mempertahankan kedaulautan negara di mata internasional. Sertifikasi ini penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara.
“Di samping itu ada kinerja lain meliputi penyerahan bantuan kepada masyarakat penggerak konservasi, masyarakat hukum adat hingga penyusunan neraca sumber daya laut sebagai instrumen. Yang pasti, kinerja tidak akan kendur untuk menjaga ruang laut tetap sehat,” tutupnya.
