JAKARTA, NMN – Kelancaran distribusi bahan pangan pokok terus menjadi perhatian pemerintah. Optimalisasi program Tol Laut juga dilakukan agar dapat menstabilkan harga bahan pangan pokok seperti: beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya, di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami siap mengirimkan beras, minyak goreng, atau komoditas bahan pangan lainnya, melalui kapal tol laut dengan rute yang fleksibel. Menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah mana yang kekurangan dan kami akan lakukan rotasi kapal tol laut ke daerah tersebut,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (3/10).
Menhub menjelaskan, perubahan rute tol laut secara dinamis telah dilakukan, yaitu pada saat pengiriman minyak goreng melalui rute Medan (Belawan) ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, sebanyak 1.200 ton atau sekitar 1,3 juta liter minyak goreng kemasan diangkut menggunakan kapal tol laut KM. Kendhaga Nusantara 12, dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju ke sejumlah daerah di wilayah Timur Indonesia, yakni Papua, Maluku, serta NTT.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, pemangku kepentingan sektor transportasi telah menginisiasi program tanggung jawab sosial/CSR sebagai bagian dari upaya menghilangkan disparitas harga barang khususnya di wilayah Timur Indonesia, dengan mengajak anak-anak muda asal Merauke, Papua untuk studi banding/belajar tentang produksi pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Melalui program ini diharapkan mereka bisa menerapkan budidaya padi serta meningkatkan kualitas beras di Merauke.
“Merauke punya potensi yang besar, baik lahan maupun SDM-nya. Kami harapkan nantinya Merauke dapat men-supply kebutuhan beras di Papua, Maluku, NTT, dan sekitarnya, sehingga dapat mengurangi biaya distribusi jika harus dikirim dari pulau Jawa,” kata Menhub.
Selain melalui transportasi laut, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah melalui APBD-nya, untuk mensubsidi biaya distribusi melalui transportasi darat.
Menhub mengatakan, akan mengoordinasikannya dengan pemda melalui para Kepala Dinas Perhubungan. “Contoh, jika suatu komoditas seperti telur dan bawang itu banyak di Brebes, maka dari daerah lain bisa membeli di Brebes dengan mensubsidi ongkos transportasinya,” pungkasnya.
