JAKARTA, NMN – Pemerintah melalui kementerian perhubungan berupaya untuk mennciptakan kelancaran serta keselamatan selama penyelenggaraan angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, terutama penyediaan armada kapal di Wilayah Indonesia bagian Timur.
“Saya minta Dirjen Perhubungan Laut melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja yang bermasalah tahun lalu dan lakukan penambahan kapal di Indonesia Bagian Timur,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (5/12).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo langsung menindaklanjuti permintaan Menhub dengan menyiapkan armada khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur.
“Kami sudah melakukan uji petik yang saat ini masih berlangsung, kemudian ketersediaan kapal yang disiapkan adalah hampir 1.300 mayoritas di wilayah timur. Kalau di wilayah barat ini yang biasanya terjadi lonjakan penumpang adalah daerah Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun namun disana kapal-kapal swasta banyak dan cukup baik sehingga meskipun penumpangnya banyak relatif bisa dikendalikan,” kata Dirjen Agus.
Lebih lanjut, Dirjen Agus menjelaskan bahwa Indonesia timur menjadi perhatian pihaknya dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 kali ini.
“Indonesia Timur memang yang menjadi perhatian utama kami bahwa mayoritas kapal tadi berada di Indonesia bagian Timur. Jadi ini kami sudah meminta kepada kapal-kapal negara, kapal Pelni untuk siap standby ada juga kapal cadangan di wilayah timur terutama yang di Papua, Maluku, Manado serta NTT,” tuturnya.
Asisten Operasi Kapolri Irjen. Pol. Martuani Sormin Siregar yang turut hadir mengatakan, “Untuk di wilayah Indonesia Timur dimana sekarang sudah mendekati musim hujan, dan Bapak Menteri punya pengalaman khusus saudara-saudara yang menggunakan moda transportasi laut, biasanya Syahbandar sudah melarang melaut tetapi tetap dipaksa, yang kedua kapalnya tidak laik laut tetapi tetap berangkat, yang ketiga overload penumpang dan terakhir menimbulkan bencana di laut,” ucap Irjen. Pol. Martuani.
Berkaitan dengan hal itu, Dirjen Agus mengatakan pihaknya akan menyiapkan diskresi saat terjadi kondisi darurat. “Kemudian kami juga menyiapkan diskresi jika nanti kondisi darurat dimana jumlah penumpang melebihi dari target,” katanya.
Selanjutnya, Ia juga mengungkapkan bahwa keselamatan tetap menjadi fokus yang paling utama. “Yang juga menjadi fokus utama adalah keselamatan. Jadi memang kapal-kapal tradisional, kapal-kapal kecil ini yang biasanya dipakai mengangkut penumpang dan kadang-kadang keluar dari pelabuhan-pelabuhan yang bukan resmi yang ini menjadi perhatian utama kami nanti juga kawan-kawan dari penegak hukum untuk bisa membantu bagaimana law enforcement, kalau dari pelabuhan yang resmi Insya Allah kawan-kawan dari OP/KSOP siap melakukan penertiban bahkan kalau hasil pemeriksaan tidak bagus, Surat Persetujuan Berlayar tidak diterbitkan,” tutup Dirjen Agus.
