Tiongkok melakukan upaya diplomatik untuk melanjutkan rencana pembangunan Pelabuhan Sri Lanka senilai USD 1,5 miliar.
Pemerintahan baru Sri Lanka menunda rencana pembangunan pusat perdagangan dan perumahan di dekat Pelabuhan Colombo pada Kamis (5/3) akibat dampak lingkungan dan masalah regulasi rencana tersebut.
Selain itu, pemerintahan baru mengumumkan bahwa rencana tersebut akan direvisi seperti rencana lainnya yang disahkan pada masa pemerintahan Mahendra Rajapaksa.
Menurut kantor berita Xinhua, dalam rapat yang diadakan baru-baru ini, Duta Besar Tiongkok untuk Sri Lanka, Yi Xianliang, meminta pihak Sri Lanka untuk menghormati perjanjian bilateral dan kontrak bisnis serta melindungi kepentingan investor.
Di lain pihak, Wakil Menteri Kehakiman Sri Lanka, Sujeewa Senasinghe, mengatakan aturan perundangan yang baru sedang disusun untuk menyelidiki dugaan kecurangan transaksi dalam jumlah besar dengan Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian penuh terhadap hal ini.
Rencana Pelabuhan Colombo memerlukan investasi USD 1,5 miliar dari China Harbor Engineering Co. Ltd., anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh BUMN Tiongkok, China Communication Construction Co. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun dermaga, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan perumahan yang memerlukan area lebih dari 5,3 juta meter persegi.
Investasi tersebut telah termasuk dalam kerangka kerja Jalur Sutera Maritim Tiongkok. (Ast/Mhf)
Sumber: worldmaritimenews.com
